HUKUM

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal dengan singkatan KBBI, Mesum merupakan perbuatan, kelakuan dan sebagainya yang tidak senonoh, tidak patut dan/atau keji sekali. Selain itu dalam pengertian kata "mesum" yang lumrah diketahui oleh kebanyakan masyarakat, mesum itu merupakan keadaan yang menimbulkan kesan adanya hubungan yang tidak senonoh atau hubungan gelap yang terjadi diantara dua insan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan layaknya seperti suami istri.       Dan perihal mengenai pasangan yang melakukan perbuatan mesum, terkadang juga ada yang melewati batas normal tanpa memikirkan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dari pada berbuat mesum bukan ditempat yang sebagaimana mestinya ialah seperti  berbuat mesum di dalam mobil  . Hal tersebut penulis ketahui dari pada berita yang diberitakan dan juga dapat diakses melalui telepon genggam masing-m

       Baru-baru ini pada tanggal 26 Oktober Tahun 2020 Undang-Undang  yang mengatur mengenai Bea Meterai yang baru telah diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan baru tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai , dimana dulu Undang-Undang yang mengatur mengenai Bea Meterai ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai .       Sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 dan juga peraturan lanjutannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Bea Meterai itu hanya ditentukan 2 (dua) saja, Ada Meterai Rp.3.000 dan juga Meterai Rp.6.000. Namun dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 yang baru disahkan tersebut, Bea Meterai mengalami Perubahan Menjadi Rp.10.000. Lalu bagaimana kegunaan dan  aturan hukum dari meterai Rp.10.000 yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut ?        Sebelum kita membahas kegunaan dari pada Meterai Rp.10.000, P

       Orang yang melakukan perbuatan pidana atau Pelaku tindak pidana memang menjadi hal yang sangat pantas ketika orang atau pelaku tersebut ditangkap dan diadili secara adil menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Namun apa jadinya jikalau orang yang ditangkap itu salah orang, bahkan sampai mengalami hukuman pidana penjara ? Tentu sangat merugikan sekali bukan, Padahal dari pada tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu pada akhirnya terbukti bahwa orang tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.        Kisah korban salah tangkap bahkan sampai salah hukum itu pernah terjadi dan menjadi perbincangan besar di Negara kita Indonesia. Kasus itu ialah  Kasus sengkon dan karta yang terjadi pada tahun 1974 yang telah membuat dunia hukum Indonesia tercengang karena pada akhirnya bukan merekalah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, melainkan orang lain. Namun jika berbicara mengenai korban salah tangkap bahkan sampai salah hukum y

      Undang-Undang Cipta kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Tanggal 5 bulan Oktober di Tahun 2020 ini menuai banyak polemik, perdebatan hingga unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Indonesia. Undang-Undang Cipta kerja atau yang dikenal dengan bahasa kerennya Omnibus Law itu sendiri merupakan suatu istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandamen, memangkas dan/atau mencabut undang-undang lain.          Biasanya Undang-Undang Cipta Kerja atau  Omnibus Law tersebut secara konsep umumnya itu ditemukan di Negara-Negara yang menganut sistem hukum common law seperti amerika serikat, australia, britania dan bagi Negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia hal tersebut jarang ditemui  [1].  Namun jika membicarakan UU Cipta Kerja, terkait judul diatas maka ada 3 (tiga) hal yang perlu anda ketahui dalam isi dari pada UU cipta kerja yang baru s

      Di era digital yang sangat berkembang pesat sekarang ini khususnya di Negara Indonesia, Penggunaan media sosial tentu menjadi hal yang bukan lg kebutuhan yang bukan utama, melainkan menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dari media sosial selain dapat digunakan untuk berbisnis, berbelanja, promosi akun pribadi, bahkan bersenang-senang, Media sosial juga dapat diperoleh banyak orang untuk dapat memperoleh berita atau informasi yang cepat juga gratis.       Namun perlu untuk diketahui, Terkadang derasnya berita atau informasi yang berada dalam media sosial perlu juga kita saring satu-persatu, kenapa ? karena tidak sedikit juga berita atau informasi tersebut ialah berita bohong atau biasa disebut sekarang dengan istilah Hoax. Hoax itu sendiri merupakan berita atau informasi yang sesungguhnya tidak benar atau bohong, namun disebarkan ke publik seakan akan berita itu dibuat seolah-olah benar adanya. Akibat daripada penyebaran hoax tersebut itu sang

       Bendera Merah Putih merupakan bendera yang berasal dari Negara yang sangat kita banggakan dan kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Sang Merah Putih", itulah sebutan yang disamatkan kepada Negara Indonesia. Dan perlu diketahui juga secara hukumnya sebutan atau julukan "Sang Merah Putih" tersebut itu diatur oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera , Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan .        Bendera juga merupakan salah satu simbol identitas wujud eksistensi bangsa Indonesia, dimana terdapat simbol lainnya selain dari bendera yaitu seperti bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Namun taukah anda, ternyata dalam UU Nomor 24 tahun 2009 terdapat larangan atau ancaman pidana bagi perusak bendera merah putih yang tentu mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahuinya. Larangan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 24 khususnya huruf a UU Nomor 24 tahun 2009 yang berisi : " Setia

       Cuti Tahunan merupakan waktu resmi untuk beristirahat dan sebagainya yang diberikan kepada pekerja di suatu Perusahaan tempat dimana ia bekerja, yang dimana hak dari pada pekerja tersebut diatur menurut aturan hukum yang berlaku Negara Indonesia. Selain cuti tahunan itu merupakan hak yang melekat kepada pekerja dan diatur secara hukum oleh peraturan hukum yang berlaku, Cuti tahunan juga bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh para pekerja karena akibat dari pada aktifitas kerja yang berlangsung terus menerus di suatu perusahaan. Karena dengan diberikannya cuti tahunan kepada pekerja, mungkin saja ketika bekerja kembali pekerja semakin produktif, lebih segar, sehat dan juga menghasilkan hal yang positif bagi suatu perusahaan.       Dan berbicara mengenai cuti tahunan, tentu sebagian orang yang membaca artikel ini sudah tau apa itu cuti tahunan dan berapa lama waktu yang diberikan kepada pekerja untuk dapat menggunakan waktu untuk beristirahat dalam cuti tahunan tersebut. Namun izin

      Dalam suatu Tindak Pidana yang terjadi tentu ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan akibat daripada perbuatan hukum dalam ranah pidana tersebut biasa dikenal dengan sebutan "Korban". Korban itu sendiri adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi mengenai korban tersebut dijelaskan melalui peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.        Bicara mengenai korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi, di Negara Indonesia ternyata dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi & korban dan juga PP 35 Tahun 2020 diatas, Terdapat mengenai hak dari pada korban untuk mendapat ganti kerugian yang diberikan kepada

       Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang melanda dunia salah satu nya Negara kita tercinta yaitu Indonesia membuat dampak yang sangat negatif khususnya dalam hal perekonomian nasional yang mengalami perlemahan dalam pertumbuhannya. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat salah satunya ialah seperti banyak perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar, dan terjadinya gelombang PHK besar-besaran terhadap pekerja. Tidak sedikit juga banyak perusahaan yang masih bertahan dengan adanya dampak daripada Covid-19 tersebut, Namun tentu dalam perjalanannya timbul ketidakpastian hukum yang membuat salah satu pihak terkait dicederai hak normatifnya secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia.       Dalam hal pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah tengah melakukan upaya salah satunya ialah dengan memberikan bantuan terhadap p

      Pada zaman sekarang ini, siapa yang tidak mengetahui mengenai istilah "Narapidana". Pengertian mengenai istilah narapidana tersebut secara lumrahnya dikenal sebagai penjahat atau orang yang melakukan kejahatan dan akibat dari pada perbuatannya itu ia dihukum ditempat suatu tempat yaitu penjara . Secara hukumnya menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dan Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS tersebut merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.       Tentu kita tahu ketika seorang Narapidana sudah berada di LAPAS, Narapidana tersebut dilarang atau tidak boleh keluar masuk LAPAS sebebas-bebasnya karena statusnya tersebut yang menyandang seorang narapidana. Namun taukah anda, ternyata dalam peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, Narapidana itu dapat diizinkan keluar lapas untuk sementara jika