Skip to main content

Posts

Inilah 4 Peran Dan Manfaat Penting Jasa Hukum Pengacara Baik Untuk Pribadi Maupun Badan Hukum

Recent posts

Ancaman Pidana bagi Perusak Bendera Merah Putih

Bendera Merah Putih merupakan bendera yang berasal dari Negara yang sangat kita banggakan dan kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Sang Merah Putih", itulah sebutan yang disamatkan kepada Negara Indonesia. Dan perlu diketahui juga secara hukumnya sebutan atau julukan "Sang Merah Putih" tersebut itu diatur oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera , Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.       Bendera juga merupakan salah satu simbol identitas wujud eksistensi bangsa Indonesia, dimana terdapat simbol lainnya selain dari bendera yaitu seperti bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Namun taukah anda, ternyata dalam UU Nomor 24 tahun 2009 terdapat larangan atau ancaman pidana bagi perusak bendera merah putih yang tentu mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahuinya. Larangan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 24 khususnya huruf a UU Nomor 24 tahun 2009 yang berisi :" Setiap or…

Sanksi Hukum bagi Perusahaan yang Tidak Berikan Cuti Tahunan Kepada Pekerja

Cuti Tahunan merupakan waktu resmi untuk beristirahat dan sebagainya yang diberikan kepada pekerja di suatu Perusahaan tempat dimana ia bekerja, yang dimana hak dari pada pekerja tersebut diatur menurut aturan hukum yang berlaku Negara Indonesia. Selain cuti tahunan itu merupakan hak yang melekat kepada pekerja dan diatur secara hukum oleh peraturan hukum yang berlaku, Cuti tahunan juga bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh para pekerja karena akibat dari pada aktifitas kerja yang berlangsung terus menerus di suatu perusahaan. Karena dengan diberikannya cuti tahunan kepada pekerja, mungkin saja ketika bekerja kembali pekerja semakin produktif, lebih segar, sehat dan juga menghasilkan hal yang positif bagi suatu perusahaan.      Dan berbicara mengenai cuti tahunan, tentu sebagian orang yang membaca artikel ini sudah tau apa itu cuti tahunan dan berapa lama waktu yang diberikan kepada pekerja untuk dapat menggunakan waktu untuk beristirahat dalam cuti tahunan tersebut. Namun izin…

Syarat Korban Tindak Pidana Mendapat Ganti Kerugian melalui Permohonan Restitusi

Dalam suatu Tindak Pidana yang terjadi tentu ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan akibat daripada perbuatan hukum dalam ranah pidana tersebut biasa dikenal dengan sebutan "Korban". Korban itu sendiri adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi mengenai korban tersebut dijelaskan melalui peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.       Bicara mengenai korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi, di Negara Indonesia ternyata dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi & korban dan juga PP 35 Tahun 2020 diatas, Terdapat mengenai hak dari pada korban untuk mendapat ganti kerugian yang diberikan kepada Ko…

Syarat Pekerja Dapat Bantuan 600 Ribu dari Pemerintah Akibat Pandemi Covid-19

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang melanda dunia salah satu nya Negara kita tercinta yaitu Indonesia membuat dampak yang sangat negatif khususnya dalam hal perekonomian nasional yang mengalami perlemahan dalam pertumbuhannya. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat salah satunya ialah seperti banyak perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar, dan terjadinya gelombang PHK besar-besaran terhadap pekerja. Tidak sedikit juga banyak perusahaan yang masih bertahan dengan adanya dampak daripada Covid-19 tersebut, Namun tentu dalam perjalanannya timbul ketidakpastian hukum yang membuat salah satu pihak terkait dicederai hak normatifnya secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia.      Dalam hal pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah tengah melakukan upaya salah satunya ialah dengan memberikan bantuan terhadap pa…

5 Hal yang Buat Narapidana Diizinkan Keluar Lapas Untuk Sementara

Pada zaman sekarang ini, siapa yang tidak mengetahui mengenai istilah "Narapidana". Pengertian mengenai istilah narapidana tersebut secara lumrahnya dikenal sebagai penjahat atau orang yang melakukan kejahatan dan akibat dari pada perbuatannya itu ia dihukum ditempat suatu tempat yaitu penjara . Secara hukumnya menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dan Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS tersebut merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
      Tentu kita tahu ketika seorang Narapidana sudah berada di LAPAS, Narapidana tersebut dilarang atau tidak boleh keluar masuk LAPAS sebebas-bebasnya karena statusnya tersebut yang menyandang seorang narapidana. Namun taukah anda, ternyata dalam peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, Narapidana itu dapat diizinkan keluar lapas untuk sementara jika …

Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo) Dalam Perkara Perdata

Berperkara tanpa biaya (prodeo) dalam perkara perdata memang suatu hal yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yaitu Indonesia. Dalam Pasal 237 HIR ditegaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya atau disebut juga berperkara secara prodeo yang juga dalam bahasa lainnya yaitu kosteloos (free of charge).
Cara untuk mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya (prodeo) secara hukumnya menurut Pasal 238 HIR jika pengajuan dilakukan oleh penggugat/pemohon, permintaan tersebut dapat langsung dimasukkan dalam surat gugatan atau dalam surat tersendiri. Sedangkan jika pengajuan berperkara tanpa biaya (prodeo) tersebut dilakukan oleh tergugat/termohon, cara mengajukannya itu dilakukan pada saat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 238 ayat 2 HIR. Dan sesudah mengetahui bagaimana caranya, tentu dalam berperkara t…

Bolehkah Polisi Menolak Sebuah Laporan ?

Berbicara mengenai sebuah laporan, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Indonesia dinyatakan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Definisi perihal mengenai "Laporan" tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana.
Dalam membuat laporan atas suatu tindak pidana, Tentu terdapat tempat atau wadah untuk menerima suatu laporan agar suatu laporan tersebut dapat diuji layak atau tidak untuk berlanjut ke tahap berikutnya menurut Peraturan Hukum atau Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Laporan yang diterima baik itu secara secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elek…

Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak Cipta itu sendiri terdiri dari berbagai macam ciptaan seperti lagu atau musik dengan atau tanpa teks, buku, program komputer, tari, koreografi, pewayangan, seni batik, fotografi dan lain-lainya yang diatur di dalam aturan-aturan hukum mengenai hak cipta. 
      Tentu seperti kita ketahui dalam praktiknya hak cipta tersebut sering mendapat pelanggaran hak cipta oleh orang lain yang menggunakannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya ialah mengganggu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 9 UU Hak Cipta seperti melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, p…

Gaji Akan Dipotong Karena Iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera muncul dan diundangkan pada Tanggal 24 Maret 2016 pada masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam undang-undang tersebut, dalam Pasalnya yang ke 1 angka 1, dijelaskan bahwa : "Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir."
Tapera itu sendiri bertujuan untuk menghimpun maupun menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Yang dimaksud pembiayaan perumahan bagi peserta tersebut di dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini ialah seperti pemili…

Poin-Poin Penting dalam Membuat Risalah Perundingan Bipartit

Perundingan Bipartit dalam dunia hukum dapat kita ketemukan di dalam permasalahan ketenegakerjaan khususnya ketika terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja. Perundingan Bipartit itu sendiri adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial seperti Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, dan Perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 
      Perundingan bipartit seperti yang dijelaskan diatas memang wajib hukumnya untuk dilaksanakan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebelum melanjutkan upaya hukum ke tahapan berikutnya. Dan ketika upaya perundingan bipartit tersebut gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab yaitu Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan buk…