HUKUM

      Keadilan Restoratif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Restorative Justice merupakan suatu prinsip yang timbul di berbagai Negara dimana salah satunya Negara kita yaitu Indonesia juga termasuk juga didalamnya. Di Negara Indonesia khususnya pada tingkat Kepolisian yang dimana proses penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu entry point dari suatu penegakan Hukum Pidana, Hadirnya Restorative Justice itu terbukti dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 yang berisi tentang   penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice)  dalam penyelesaian perkara pidana.        Dan jikalau berbicara mengenai Prinsip  Restorative Justice yang hadir di Indonesia, apa sih sebenarnya pengertian daripada  Restorative Justice itu ?  Restorative Justice itu sendiri didalam Hukum positif atau hukum yang berlaku di Negara Indonesia pengertiannya terdapat di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kapolri Nomor

       Dalam hukum pidana, tentu kata terlapor, tersangka, terdakwa dan terpidana itu tidak asing lagi untuk diketahui yang dimana hal-hal tersebut terjadi dalam proses pidana dan diatur di dalam aturan hukum yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Dan aturan hukum yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Negara Indonesia itu ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP.        Lalu apa aja sih perbedaan antara terlapor, tersangka, terdakwa dan juga terpidana ? Mungkin masih banyak juga yang belum mengetahui akan perbedaan tersebut, oleh karena itu penulis akan menjelaskan pengertian tersebut dibawah ini ya. 1. TERLAPOR        Terlapor adalah orang yang dilaporkan oleh seseorang atau pelapor kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana . Dalam hal tersebut perlu diketahui bahwa pejabat yang berwenang yang dimaksud ialah pihak kepolisian yang bertugas pada lembaga ke

       Rasisme merupakan hal yang mengacu kepada perbuatan negatif yang dikaitkan dengan ras. Ras itu sendiri di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis mempunyai pengertian "golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan" . Dan secara umumnya, rasisme itu adalah sebuah doktrin pemahaman yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan secara biologis terhadap ras manusia yang menentukan bahwa ras yang lebih tinggi memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.        Tentu dalam sejarah kehidupan manusia diskiriminasi ras atau rasisme tersebut telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental dan juga sosial yang semuanya itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu terdapat sebuah hukum yang mengatur tentang diskriminasi ras tersebut, khususnya di Indonesia terdapat ancaman pidana bagi pelaku rasisme yang hukumannya tidak main-main. Berikut adalah ancama

      Ada yang sudah tau mengenai apa itu PNBP ? PNBP itu merupakan singkatan dari pada Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak , definisi mengenai PNBP tersebut dijelaskan sebagai berikut :  "Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oteh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara."       Tentu sesudah membaca pengertian mengenai PNBP tersebut kalian sudah mengerti kan mengenai arti atau definisi dari pada PNBP tersebut. Dan terkait mengenai judul diatas, macam-macam jenis PNBP yang berlaku di kepolisian Negara Republik Indonesia itu terny

      Pada  tahun 2020 tepatnya pada tanggal 22 Desember, Telah diundangkan suatu peraturan yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana dalam peraturan tersebut isinya menjadi bahan perbincangan karena terdapat pasal-pasal yang menyatakan ada kemungkinan bahwa penerbitan dan/atau perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) itu dapat diberikan secara gratis tanpa biaya.       Dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tersebut, penerbitan SIM dan juga perpanjangan SIM itu merupakan salah satu dari pada 31 jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan secara hukumnya jenis-jenis tersebut itu tertuang dan dinyatakan di dalam  Pasal 1 PP Nomor 76 Tahun 2020 .        Dan terkait judul diatas, Apakah benar Penerbitan dan perpanjangan SIM itu digratiskan oleh Negara ?  Dalam  Pasal 7 PP nomor 76 Tahun 2020  dijelaska

       Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berbeda dari pada tahun-tahun sebelumnya, kenapa bisa dibilang begitu ? Dapat dikatakan berbeda karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia salah satunya Negara kita  Indonesia. Adanya pandemi ini berakibat sangat negatif bagi warga indonesia, seperti dimulai dari masalah penyerangan kepada kesehatan manusia sampai hilangnya nyawa seseorang, memburuknya perekonomian, bahkan sampai munculnya suatu permasalahan hukum yang menciderai hati masyarakat seperti kasus korupsi bansos (bantuan sosial) yang melibatkan Menteri Sosial yang sedang menjabat pada saat itu.        Dan menjelang akhir Tahun 2020 yang sudah akan sampai pada puncaknya, dalam artikel ini penulis hanya ingin mengulas balik kasus-kasus hukum yang pernah viral dan terjadi sepanjang Tahun 2020. Yang dimana kasus-kasus tersebut mungkin bahkan sampai kepada diskusi publik yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan bahkan sebuah pendapat atau opini dari berbagai kalangan masyar

      Apakah anda pernah mendengar mengenai istilah cap jempol ? Tentu pada zaman sekarang ini barangkali penggunaan cap jempol pada suatu dokumen atau surat salah satunya surat kuasa khusus itu jarang ditemukan di aktivitas sehari sehari ya. Biasanya pada suatu dokumen atau surat pada zaman sekarang ini, hampir rata-rata orang perseorangan atau badan hukum melalui wakilnya lebih menggunakan tanda tangan sebagai tanda pembubuhan pada suatu dokumen, surat maupun akta Otentik.       Dan terkait judul diatas, ada baiknya sebelum membahas inti dari pada syarat apa yang dibutuhkan agar cap jempol sah pada surat kuasa khusus, baiknya penulis beritahukan terlebih dahulu apa itu Cap Jempol dan apa itu surat kuasa khusus. Cap jempol itu sendiri adalah cap yang menggunakan ibu jari yang dibubuhkan biasanya pada suatu dokumen, surat dan/atau akta ontetik, sedangkan S urat kuasa khusus itu menurut Pasal 1795 KUH Perdata adalah pemberian kuasa yang dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengen

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal dengan singkatan KBBI, Mesum merupakan perbuatan, kelakuan dan sebagainya yang tidak senonoh, tidak patut dan/atau keji sekali. Selain itu dalam pengertian kata "mesum" yang lumrah diketahui oleh kebanyakan masyarakat, mesum itu merupakan keadaan yang menimbulkan kesan adanya hubungan yang tidak senonoh atau hubungan gelap yang terjadi diantara dua insan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan layaknya seperti suami istri.       Dan perihal mengenai pasangan yang melakukan perbuatan mesum, terkadang juga ada yang melewati batas normal tanpa memikirkan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dari pada berbuat mesum bukan ditempat yang sebagaimana mestinya ialah seperti  berbuat mesum di dalam mobil  . Hal tersebut penulis ketahui dari pada berita yang diberitakan dan juga dapat diakses melalui telepon genggam masing-m

       Baru-baru ini pada tanggal 26 Oktober Tahun 2020 Undang-Undang  yang mengatur mengenai Bea Meterai yang baru telah diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan baru tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai , dimana dulu Undang-Undang yang mengatur mengenai Bea Meterai ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai .       Sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 dan juga peraturan lanjutannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Bea Meterai itu hanya ditentukan 2 (dua) saja, Ada Meterai Rp.3.000 dan juga Meterai Rp.6.000. Namun dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 yang baru disahkan tersebut, Bea Meterai mengalami Perubahan Menjadi Rp.10.000. Lalu bagaimana kegunaan dan  aturan hukum dari meterai Rp.10.000 yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut ?        Sebelum kita membahas kegunaan dari pada Meterai Rp.10.000, P

       Orang yang melakukan perbuatan pidana atau Pelaku tindak pidana memang menjadi hal yang sangat pantas ketika orang atau pelaku tersebut ditangkap dan diadili secara adil menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Namun apa jadinya jikalau orang yang ditangkap itu salah orang, bahkan sampai mengalami hukuman pidana penjara ? Tentu sangat merugikan sekali bukan, Padahal dari pada tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu pada akhirnya terbukti bahwa orang tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.        Kisah korban salah tangkap bahkan sampai salah hukum itu pernah terjadi dan menjadi perbincangan besar di Negara kita Indonesia. Kasus itu ialah  Kasus sengkon dan karta yang terjadi pada tahun 1974 yang telah membuat dunia hukum Indonesia tercengang karena pada akhirnya bukan merekalah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, melainkan orang lain. Namun jika berbicara mengenai korban salah tangkap bahkan sampai salah hukum y