Skip to main content

Posts

Inilah 4 Peran Dan Manfaat Penting Jasa Hukum Pengacara Baik Untuk Pribadi Maupun Badan Hukum

Recent posts

3 Hal yang Perlu Diketahui Dalam Isi UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Tanggal 5 bulan Oktober di Tahun 2020 ini menuai banyak polemik, perdebatan hingga unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Indonesia. Undang-Undang Cipta kerja atau yang dikenal dengan bahasa kerennya Omnibus Law itu sendiri merupakan suatu istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandamen, memangkas dan/atau mencabut undang-undang lain.  
       Biasanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut secara konsep umumnya itu ditemukan di Negara-Negara yang menganut sistem hukum common law seperti amerika serikat, australia, britania dan bagi Negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia hal tersebut jarang ditemui [1]. Namun jika membicarakan UU Cipta Kerja, terkait judul diatas maka ada 3 (tiga) hal yang perlu anda ketahui dalam isi dari pada UU cipta kerja yang baru saja …

Ancaman Hukum bagi Pelaku Penyebar Hoax

Di era digital yang sangat berkembang pesat sekarang ini khususnya di Negara Indonesia, Penggunaan media sosial tentu menjadi hal yang bukan lg kebutuhan yang bukan utama, melainkan menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dari media sosial selain dapat digunakan untuk berbisnis, berbelanja, promosi akun pribadi, bahkan bersenang-senang, Media sosial juga dapat diperoleh banyak orang untuk dapat memperoleh berita atau informasi yang cepat juga gratis.
      Namun perlu untuk diketahui, Terkadang derasnya berita atau informasi yang berada dalam media sosial perlu juga kita saring satu-persatu, kenapa ? karena tidak sedikit juga berita atau informasi tersebut ialah berita bohong atau biasa disebut sekarang dengan istilah Hoax. Hoax itu sendiri merupakan berita atau informasi yang sesungguhnya tidak benar atau bohong, namun disebarkan ke publik seakan akan berita itu dibuat seolah-olah benar adanya. Akibat daripada penyebaran hoax tersebut itu sang…

Ancaman Pidana bagi Perusak Bendera Merah Putih

Bendera Merah Putih merupakan bendera yang berasal dari Negara yang sangat kita banggakan dan kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Sang Merah Putih", itulah sebutan yang disamatkan kepada Negara Indonesia. Dan perlu diketahui juga secara hukumnya sebutan atau julukan "Sang Merah Putih" tersebut itu diatur oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera , Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.       Bendera juga merupakan salah satu simbol identitas wujud eksistensi bangsa Indonesia, dimana terdapat simbol lainnya selain dari bendera yaitu seperti bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Namun taukah anda, ternyata dalam UU Nomor 24 tahun 2009 terdapat larangan atau ancaman pidana bagi perusak bendera merah putih yang tentu mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahuinya. Larangan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 24 khususnya huruf a UU Nomor 24 tahun 2009 yang berisi :" Setiap or…

Sanksi Hukum bagi Perusahaan yang Tidak Berikan Cuti Tahunan Kepada Pekerja

Cuti Tahunan merupakan waktu resmi untuk beristirahat dan sebagainya yang diberikan kepada pekerja di suatu Perusahaan tempat dimana ia bekerja, yang dimana hak dari pada pekerja tersebut diatur menurut aturan hukum yang berlaku Negara Indonesia. Selain cuti tahunan itu merupakan hak yang melekat kepada pekerja dan diatur secara hukum oleh peraturan hukum yang berlaku, Cuti tahunan juga bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh para pekerja karena akibat dari pada aktifitas kerja yang berlangsung terus menerus di suatu perusahaan. Karena dengan diberikannya cuti tahunan kepada pekerja, mungkin saja ketika bekerja kembali pekerja semakin produktif, lebih segar, sehat dan juga menghasilkan hal yang positif bagi suatu perusahaan.      Dan berbicara mengenai cuti tahunan, tentu sebagian orang yang membaca artikel ini sudah tau apa itu cuti tahunan dan berapa lama waktu yang diberikan kepada pekerja untuk dapat menggunakan waktu untuk beristirahat dalam cuti tahunan tersebut. Namun izin…

Syarat Korban Tindak Pidana Mendapat Ganti Kerugian melalui Permohonan Restitusi

Dalam suatu Tindak Pidana yang terjadi tentu ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan akibat daripada perbuatan hukum dalam ranah pidana tersebut biasa dikenal dengan sebutan "Korban". Korban itu sendiri adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi mengenai korban tersebut dijelaskan melalui peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.       Bicara mengenai korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi, di Negara Indonesia ternyata dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi & korban dan juga PP 35 Tahun 2020 diatas, Terdapat mengenai hak dari pada korban untuk mendapat ganti kerugian yang diberikan kepada Ko…

Syarat Pekerja Dapat Bantuan 600 Ribu dari Pemerintah Akibat Pandemi Covid-19

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang melanda dunia salah satu nya Negara kita tercinta yaitu Indonesia membuat dampak yang sangat negatif khususnya dalam hal perekonomian nasional yang mengalami perlemahan dalam pertumbuhannya. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat salah satunya ialah seperti banyak perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar, dan terjadinya gelombang PHK besar-besaran terhadap pekerja. Tidak sedikit juga banyak perusahaan yang masih bertahan dengan adanya dampak daripada Covid-19 tersebut, Namun tentu dalam perjalanannya timbul ketidakpastian hukum yang membuat salah satu pihak terkait dicederai hak normatifnya secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia.      Dalam hal pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah tengah melakukan upaya salah satunya ialah dengan memberikan bantuan terhadap pa…

5 Hal yang Buat Narapidana Diizinkan Keluar Lapas Untuk Sementara

Pada zaman sekarang ini, siapa yang tidak mengetahui mengenai istilah "Narapidana". Pengertian mengenai istilah narapidana tersebut secara lumrahnya dikenal sebagai penjahat atau orang yang melakukan kejahatan dan akibat dari pada perbuatannya itu ia dihukum ditempat suatu tempat yaitu penjara . Secara hukumnya menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dan Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS tersebut merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
      Tentu kita tahu ketika seorang Narapidana sudah berada di LAPAS, Narapidana tersebut dilarang atau tidak boleh keluar masuk LAPAS sebebas-bebasnya karena statusnya tersebut yang menyandang seorang narapidana. Namun taukah anda, ternyata dalam peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, Narapidana itu dapat diizinkan keluar lapas untuk sementara jika …

Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo) Dalam Perkara Perdata

Berperkara tanpa biaya (prodeo) dalam perkara perdata memang suatu hal yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yaitu Indonesia. Dalam Pasal 237 HIR ditegaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya atau disebut juga berperkara secara prodeo yang juga dalam bahasa lainnya yaitu kosteloos (free of charge).
Cara untuk mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya (prodeo) secara hukumnya menurut Pasal 238 HIR jika pengajuan dilakukan oleh penggugat/pemohon, permintaan tersebut dapat langsung dimasukkan dalam surat gugatan atau dalam surat tersendiri. Sedangkan jika pengajuan berperkara tanpa biaya (prodeo) tersebut dilakukan oleh tergugat/termohon, cara mengajukannya itu dilakukan pada saat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 238 ayat 2 HIR. Dan sesudah mengetahui bagaimana caranya, tentu dalam berperkara t…

Bolehkah Polisi Menolak Sebuah Laporan ?

Berbicara mengenai sebuah laporan, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Indonesia dinyatakan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Definisi perihal mengenai "Laporan" tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana.
Dalam membuat laporan atas suatu tindak pidana, Tentu terdapat tempat atau wadah untuk menerima suatu laporan agar suatu laporan tersebut dapat diuji layak atau tidak untuk berlanjut ke tahap berikutnya menurut Peraturan Hukum atau Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Laporan yang diterima baik itu secara secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elek…

Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak Cipta itu sendiri terdiri dari berbagai macam ciptaan seperti lagu atau musik dengan atau tanpa teks, buku, program komputer, tari, koreografi, pewayangan, seni batik, fotografi dan lain-lainya yang diatur di dalam aturan-aturan hukum mengenai hak cipta. 
      Tentu seperti kita ketahui dalam praktiknya hak cipta tersebut sering mendapat pelanggaran hak cipta oleh orang lain yang menggunakannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya ialah mengganggu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 9 UU Hak Cipta seperti melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, p…