Skip to main content

Posts

Inilah 4 Peran Dan Manfaat Penting Jasa Hukum Pengacara Baik Untuk Pribadi Maupun Badan Hukum

Recent posts

5 Hal yang Buat Narapidana Diizinkan Keluar Lapas Untuk Sementara

Pada zaman sekarang ini, siapa yang tidak mengetahui mengenai istilah "Narapidana". Pengertian mengenai istilah narapidana tersebut secara lumrahnya dikenal sebagai penjahat atau orang yang melakukan kejahatan dan akibat dari pada perbuatannya itu ia dihukum ditempat suatu tempat yaitu penjara . Secara hukumnya menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dan Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS tersebut merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
      Tentu kita tahu ketika seorang Narapidana sudah berada di LAPAS, Narapidana tersebut dilarang atau tidak boleh keluar masuk LAPAS sebebas-bebasnya karena statusnya tersebut yang menyandang seorang narapidana. Namun taukah anda, ternyata dalam peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, Narapidana itu dapat diizinkan keluar lapas untuk sementara jika …

Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo) Dalam Perkara Perdata

Berperkara tanpa biaya (prodeo) dalam perkara perdata memang suatu hal yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yaitu Indonesia. Dalam Pasal 237 HIR ditegaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya atau disebut juga berperkara secara prodeo yang juga dalam bahasa lainnya yaitu kosteloos (free of charge).
Cara untuk mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya (prodeo) secara hukumnya menurut Pasal 238 HIR jika pengajuan dilakukan oleh penggugat/pemohon, permintaan tersebut dapat langsung dimasukkan dalam surat gugatan atau dalam surat tersendiri. Sedangkan jika pengajuan berperkara tanpa biaya (prodeo) tersebut dilakukan oleh tergugat/termohon, cara mengajukannya itu dilakukan pada saat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 238 ayat 2 HIR. Dan sesudah mengetahui bagaimana caranya, tentu dalam berperkara t…

Bolehkah Polisi Menolak Sebuah Laporan ?

Berbicara mengenai sebuah laporan, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Indonesia dinyatakan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Definisi perihal mengenai "Laporan" tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana.
Dalam membuat laporan atas suatu tindak pidana, Tentu terdapat tempat atau wadah untuk menerima suatu laporan agar suatu laporan tersebut dapat diuji layak atau tidak untuk berlanjut ke tahap berikutnya menurut Peraturan Hukum atau Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Laporan yang diterima baik itu secara secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elek…

Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak Cipta itu sendiri terdiri dari berbagai macam ciptaan seperti lagu atau musik dengan atau tanpa teks, buku, program komputer, tari, koreografi, pewayangan, seni batik, fotografi dan lain-lainya yang diatur di dalam aturan-aturan hukum mengenai hak cipta. 
      Tentu seperti kita ketahui dalam praktiknya hak cipta tersebut sering mendapat pelanggaran hak cipta oleh orang lain yang menggunakannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya ialah mengganggu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 9 UU Hak Cipta seperti melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, p…

Gaji Akan Dipotong Karena Iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera muncul dan diundangkan pada Tanggal 24 Maret 2016 pada masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam undang-undang tersebut, dalam Pasalnya yang ke 1 angka 1, dijelaskan bahwa : "Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir."
Tapera itu sendiri bertujuan untuk menghimpun maupun menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Yang dimaksud pembiayaan perumahan bagi peserta tersebut di dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini ialah seperti pemili…

Poin-Poin Penting dalam Membuat Risalah Perundingan Bipartit

Perundingan Bipartit dalam dunia hukum dapat kita ketemukan di dalam permasalahan ketenegakerjaan khususnya ketika terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja. Perundingan Bipartit itu sendiri adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial seperti Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, dan Perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 
      Perundingan bipartit seperti yang dijelaskan diatas memang wajib hukumnya untuk dilaksanakan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebelum melanjutkan upaya hukum ke tahapan berikutnya. Dan ketika upaya perundingan bipartit tersebut gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab yaitu Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan buk…

3 Pasal dalam UU ITE yang Perlu Diketahui Agar Tidak Terjerat Hukum Saat Bermedsos

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE hadir di Negara Indonesia karena adanya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Seperti kita ketahui perkembangan dan kemajuan teknologi Informasi tersebut dalam kehidupan sekarang bisa dikatakan serba "instan",  kenapa bisa dikatakan serba instan ? Karena di zaman sekarang ini ada media sosial yang mampu menghadirkan dampak yang sangat positif bagi kehidupan manusia seperti menghasilkan uang lewat jual beli online di Media Sosial, mendapat pengetahuan dari mesin pencari seperti google dan banyak lagi hal lainnya yang dapat digunakan dari kemajuan teknologi tersebut. 
      Namun bukan hanya hal positif saja yang didapat dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedang berkembang pesa…

Jarak Waktu Antara Panggilan Persidangan dengan Hari Sidang Dalam Perkara Perdata

Mendapat sebuah panggilan (convocatie) untuk menghadiri persidangan pada hari dan juga jam yang ditentukan di dalam perkara perdata merupakan suatu hak yang wajib didapat oleh pihak yang berperkara di Pengadilan, Dan biasanya panggilan persidangan tersebut berawal dari pada gugatan yang di layangkan oleh penggugat kepada Tergugat karena adanya permasalahan hukum diantara para pihak tersebut. Tentu kita tidak asing lagi dengan istilah penggugat dan tergugat di dalam permasalahan hukum khususnya yang terkait dengan permasalahan hukum perdata seperti kewajiban dalam hutang piutang yang tidak dibayar oleh debitur (orang yang berutang), permasalahan sengketa tanah dan juga hal lain-lainnya yang masuk dalam ranah hukum perdata . 
      Dalam hal panggilan persidangan, poin penting yang perlu diketahui selanjutnya ialah panggilan persidangan pada dasarnya wajib hukumnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis, Dan surat tertulis tersebut lazim disebut surat panggilan atau relaas panggil…

Hak Bagi Tersangka atau Terdakwa Untuk Mendapat Bantuan Hukum

Tersandung masalah hukum merupakan hal yang sama sekali pasti tidak inginkan oleh setiap manusia baik itu untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun orang-orang terdekat yang sangat ia cintai maupun ia sayangi. Namun ketika tersandung permasalahan hukum, Mendapat sebuah bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang di dalam kehidupan ia bermasyarakat, apalagi ketika orang yang tersandung permasalahan hukum tersebut berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Bantuan Hukum yang dimaksud tersebut secara hukumnya dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP
      Sebelum memasuki inti dari pada pembahasan mengenai apa hak bagi Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan Hukum, Perlu untuk diketahui juga bahwa antara tersangka dan terdakwa dalam KUHAP itu memiliki definsi yang berbeda, Pasal 1 angka 14 dan angka 15 KUHAP menjelaskan bahwa :  -…

Perusahaan Dapat Menunda Pemberian THR, Apa yang Perlu Diketahui Pekerja ?

Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan. Pada dasarnya THR itu wajib hukumnya didapat oleh pekerja 1 (satu) Tahun sekali ketika menjelang Hari Raya keagamaan yang akan dirayakan oleh masing-masing Pekerja  tergantung dari pada kepercayaan dan/atau agama yang dianutnya. 
      Namun pada Tahun 2020 ini, THR yang biasanya diberikan kepada pekerja tersebut dapat ditunda atau tidak didapat khususnya bagi pekerja yang dalam waktu dekat ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sedang melanda Negeri ini dan juga secara hukumnya dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri Kete…